• SMAN 2 SINGINGI
  • SMAN 2 SNG 2017
  • wajib
  • selamat datang
  • COVID-19
  • DIRGAHAYU RI
  • KALENDER PENDIDIKAN
  • STRUKTUR SMAN 2

Selamat Datang di SMA NEGERI 2 SINGINGI

Pencarian

Login Member

Username:
Password :

Kontak Kami


SMA NEGERI 2 SINGINGI

NPSN : 10494536

Jl. Poros No.30 RT 16 RW 6 Sungai Sirih Kec. Singingi Kab. Kuantan Singingi Propinsi Riau


info@sman2singingi.sch.id/ smanegeri2singingi@yaho

TLP :


          

Banner

Jajak Pendapat

No Poles setup.

Statistik


Total Hits : 312026
Pengunjung : 90730
Hari ini : 56
Hits hari ini : 114
Member Online : 4
IP : 3.236.124.56
Proxy : -
Browser : Opera Mini

Status Member

  • Saefuddin, S.Pt (Guru)
    2016-12-03 22:49:44

    siapa lagi kalo bukan kita-kita yang aktif di portal SMA..tull gx..?
  • Pipit Suharmami S.Pd (Guru)
    2016-04-29 10:28:32

    guru kimia di SMAN2 Singingi Sungai Sirih
  • Rizki Utami (Guru)
    2016-04-29 10:11:53

    bekerja di SMA N 2 SINGINGI
  • Markon, A.Md (Guru)
    2016-03-13 18:17:39

    Operator Sekolah SMAN 2 Singingi 2016
  • Saefuddin, S.Pt (Guru)
    2014-03-27 11:26:49

    mencoba aktivasi members of big family of SMAN 2 singingi...

Kemendikbud: Harus Ada Sanksi Tegas Pelaku Intoleransi di Satuan Pendidikan




Jakarta, 23 Januari 2020 --- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menyesalkan tindakan intoleransi saat seorang siswi non-muslim diminta mengenakan hijab di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Padang, Sumatera Barat. Kemendikbud menyatakan bahwa harus ada sanksi tegas terhadap setiap pelaku yang terbukti melanggar peraturan di satuan pendidikan.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud, Wikan Sakarinto sangat menyesalkan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan tersebut. “Ketentuan mengenai pakaian siswa/siswi di satuan pendidikan telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,” kata Wikan dalam siaran pers di Jakarta, Sabtu, 23 Januari 2021.

Ketentuan mengenai seragam sekolah telah diatur melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah. Permendikbud tentang pakaian seragam sekolah ini tidak mewajibkan model pakaian kekhususan agama tertentu menjadi pakaian seragam sekolah.

Selain itu, sekolah tidak boleh membuat peraturan atau himbauan bagi peserta didik untuk menggunakan model pakaian kekhususan agama tertentu sebagai pakaian seragam sekolah. Sekolah juga tidak boleh melarang jika peserta mengenakan seragam sekolah dengan model pakaian kekhususan agama tertentu berdasarkan kehendak orang tua, wali, dan peserta didik yang bersangkutan. “Dinas Pendidikan harus memastikan Kepala sekolah, guru, pendidik, dan tenaga pendidikan untuk mematuhi Permendikbud Nomor 45 tahun 2014,” ujar Wikan.

Menyikapi kasus ini, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, telah menyatakan sikapnya bahwa akan melakukan evaluasi terhadap aturan yang sifatnya diskriminatif, dan mengambil tindakan tegas terhadap aparatnya yang tidak mematuhi peraturan. Wikan mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang bertindak cepat untuk menuntaskan persoalan ini. “Kami mendukung setiap langkah investigasi dan penuntasan persoalan ini secepat mungkin untuk memastikan kejadian yang sama tidak terulang baik di sekolah yang bersangkutan atau di daerah lain,” tegasnya.

Kemendikbud juga meminta dan terus mendorong seluruh pemerintah daerah untuk konsisten melakukan sosialisasi atas Permendikbud Nomor 45 tahun 2014. Dengan demikian, seluruh dinas pendidikan, satuan pendidikan, dan masyarakat memiliki pemahaman yang sama mengenai ketentuan seragam sekolah.

Kemendikbud berharap, seluruh warga pendidikan mampu memahami, menjalankan, dan menjaga agar rasa saling menghormati dan toleransi dapat diwujudkan semaksimal mungkin. “Harapannya tidak akan terjadi lagi praktik pelanggaran aturan terkait pakaian seragam yang menyangkut agama dan kepercayaan seseorang di satuan Pendidikan. Kami di Kementerian, akan terus bekerja keras dan mengambil langkah-langkah tegas agar praktik intoleransi dilingkungan pendidikan dapat dihentikan,” tutup Wikan



Share This Post To :




Kembali ke Atas


Berita Lainnya :




Silahkan Isi Komentar dari tulisan berita diatas :

Nama :

E-mail :

Komentar :

          

Kode :

 

Komentar :


   Kembali ke Atas